Terkait Aksi Pengrusakan di Kanwil BPN Cilegon, Polres Periksa Sejumlah Saksi

[CILEGON] Aksi anarkis yang dilakukan sejumlah warga Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon, yang menyebabkan sejumlah barang rusak di kantor itu, Selasa (27/11), mendorong aparat kepolisian dari Polres Cilegon langsung turun tangan.

Penyidik Polres Cilegon, Rabu (28/11) memanggil tiga orang warga Grogol, guna dimintai keterangan terkait aksi anarkis tersebut. Ketiga saksi yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis itu antara lain Husein dan  Mad Nur, keduanya warga Kecamatan Grogol serta  Samawi selaku staf di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Ketiganya diperiksa di ruangan Unit I Reskrim Polres Cilegon yang dimulai dari siang hari hingga sore.

Kasat Rekrim Polres Cilegon, AKP Agus Imam Riva’i yang didampingi Kaur Bin Ops Reskrim Yuyan Priatmaja di Cilegon, Rabu (28/11) menjelaskan pemeriksaan terhadap ketiga orang itu guna dimintai keterangant terkait aksi anarkis di Kanwil BPN Cilegon.

“Jika kita analisis situasi di lapangan,  tindakan anarkis tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lagi. Bisa saja dari sejumlah saksi yang kami periksa akan ditetapkan jadi tersangka,” ujar Agus.

Menurut Agus, beberapa saksi lain yang akan dipanggil antara lain Camat Grogol Muchlis Syafe`i dan anggota DPRD Cilegon A Hujaeni.  Untuk memeriksa kedua pejabat pemerintahan ini, pihaknya tetap menempuh prosedur yang ada

“Sebagai aparat penegak hukum, kami merasa sangat perlu memeriksa kedua orang bersangkutan, karena ada indikasi keterlibatan keduanya. Pihak Pemerintah Kota Cilegon tidak bisa menahan jika proses hukum ini  sudah ditempuh,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua Tim Ajudikasi Kanwil BPN Cilegon, M Najib, menjelaskan, aksi anarkis dari sejumlah warga itu terjadi mungkin karena merasa tidak puas dengan pelayanan Kanwil BPN terkait pengurusan sertifikat tanah seluas 2.410 meter di Kelurahan Gerem, Kecamatan

Najib mengatakan tanah milik Iman Aryadi, putra Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat itu,  masih dalam status sengketa dengan warga bernama Fauzi Salam. Karena itu, kata Najib, Kanwil BPN Cilegon menyarankan agar Iman Ariyadi dan si penggugat Fauzi Salam melakukan musyawarah.

“Namun hingga saat ini, saran yang telah kami sampaikan itu belum dilaksanakan, sehingga  pengajuan pembuatan sertifikat melalui program ajudikasi  belum bisa dilaksanakan,” ujar Najib.

Najib mengatakan, pihaknya tidak bisa memproses dengan cepat pengajuan sertifikat yang diajukan pemohon yakni, Iman Aryadi sebelum masalah tersebut diselesaikan antara kedua belah pihak. Pasalnya, pihak penggugat masih memiliki bukti  dokumen atas nama kepemilikan tanah itu.

“Kami sudah menerima permohonan pembuatan sertifikat milik Iman Ariyadi melalui program ajudikasi. Namun karena ada masyarakat yang menyanggah kepemilikan tanah itu, maka kami belum dapat menerbitkan sertifikat yang diajukan Iman Ariyadi. Jika semuanya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kami akan melanjutkan proses pembuatan sertifikat itu,”ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 pasal 27 ayat 1,2 dan 3, bahwa apabila ada sanggahan atas permohonan sertifikat, maka perlu ada penyeselesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Namun jika tidak ada musyawarah dan mufakat, silakan tempuh melalui jalur hukum.

“Penetapan sengketa itu setelah adanya pihak penyanggah yang memiliki berkas yang kuat, sehingga kami belum bisa memproses pengajuan sertifikat yang diajukan pemohon,” katanya.

Sementara terkait sikap anarkis yang dilakukan oleh pihak pemohon, Kepala Kanwil BPN Cilegon  Erning Diaby Sidharta mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya permasalahan itu ke aparat berwajib.

“Kami sangat prihatin dan menyayangkan sikap sekelompok warga yang mendatangi Kanwil BPN dengan membawa prilaku buruk. Sebenarnya permasalahan pengajuan sertifikat itu sudah ditangani oleh tim ajudikasi, bahkan yang menandatangani setifikat itu adalah ketua tim. Jadi kepala kantor sifatnya hanya mengetahui saja setelah mendapat tembusan dari tim tersebut,” ujarnya.

Menurut Erning prilaku anarkis yang ditunjukan warga itu sanagt  tidak pantas di zaman sekarang ini. Padahal, kata Erning, masih ada cara lain yang lebih santun yakni dengan bermusyawarah dan mufakat.

Sementara itu, di tempat terpisah, Camat Grogol Muchlis Safe’i, mengatakan,  tanah yang
luasnya ribuan meter itu kepemilikannya cukup jelas dan sesuai dengan dokumen dari
kelurahan. Tanah seluas 2.410 meter yang dibeli Iman Aryadi itu beratasnamakan A Tajudin yang dibeli dari A Hujaeni anggota DPRD Cilegon selaku pemilik pihak kedua setelah ada jual beli.

Namun pihaknya mengaku menyayangkan sikap Kanwil BPN yang terkesan mempersulit proses pembuatan sertifikatnya dengan alasan tanah itu sengketa dan tanah negara. Akibatnya, pernyataan BPN itu memicu amarah warga yang merasa memiliki tanah itu dengan persyaratan yang lengkap.

“Ketika di Kanwil BPN Cilegon, saya sudah berusaha meredam amarah warga. Namun karena waktu itu amarah warga sudah tidak terkendalikan, akibatnya terjadi pengrusakan,” ungkapnya. [elde]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: