Mau Belajar Soal FTZ, Mengapa Harus ke Cina?

Oleh Elde Domahy Lendong, S.Fil

Kontroversi soal rencana 22 pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Banten untuk berkunjung ke Shanghai, Cina, dalam rangka studi banding soal Free Trade Zone (FTZ) kini terus bergulir.

Kontroversi ini muncul karena selama tahun 2007 ini, sejumlah pejabat di Pemprov Banten sudah beberapa kali ke luar negeri, salah satunya ke Negara Bagian Amerika Serikat, Hawaii untuk belajar soal Tsunami Early Warning System (TEWS). Selain itu keberangkatan ke luar negeri dengan alasan studi banding itu, akan menyedot dana APBD, sementara persoalan yang belum mendapat atensi yang serius di daerah masih terlalu banyak.

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, belum lama ini mengatakan, keberangkatan ke Cina untuk studi banding tentang FTZ itu sangat penting karena sangat bermanfaat untuk kemajuan Banten ke depan.

Biaya keberangkatan pejabat ke Cina itu, diambil dari  dana APBD Banten 2007 sebesar Rp460 juta. Dana tersebut berasal dari  pos kegiatan di Biro Perekonomian Pemprov Banten. Dan berdasarkan rencana 22 pejabat Pemprov dan DPRD Banten itu akan berangkat ke Shanghai, Cina pada 29 November sampai 1 Desember 2007.

Anggota rombongan yang ke Cina itu antara lain Gubernur Banten, anggota Komisi II DPRD Banten, pejabat Pemkot Cilegon,  pejabat Pemkab Serang,  perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Banten,  pejabat BKPM RI,  perwakilan Kadin Banten, dan  pejabat Biro Perekonomian Banten.

 Senada dengan Gubernur Banten, Ketua Komisi I DPRD Banten, Tinty Fathinanah Chotib menjelaskan program studi banding  ke Cina itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Banten.

“Kendati dana yang digunakan hampir mencapai setengah miliar, namun keberangkatan para pejabat Pemprov termasuk anggota Komisi II DPRD Banten ke Cina itu sangat penting untuk studi banding soal FTZ,” ujar Tinty.

Berbeda dengan Tinty, sejumlah anggota DPRD Banten memprotes soal jumlah anggota dewan yang berangkat ke Cina. Bahkan, ada beberapa anggota Komisi II DPRD Banten tidak setuju kalau semua anggota komisi II berangkat ke Cina.

“Tidak semua anggota dewan yang berangkat itu paham soal FTZ. Karena itu sebaiknya dua orang anggota dewan saja yang ikut. Itu pun haru dipilih yang paham dan mengerti soal FTZ,” ujar Riril Suhartinah, anggota Komisi II DPRD Banten.]

Ia menilai, dengan jumlah anggota dewan yang akan berangkat cukup banyak, terlebih semuanya berasal dari Komisi II, selain akan berakibat pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, tugas komisi II sendiri akan terbengkalai.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Fraksi PAN Anshor bahwa, keberangkatan anggota dewan ke Cina dalam jumlah banyak tidak efisien dan tidak efektif, karena hanya akan menghambur-hamburkan biaya saja.

Ketua Fraksi PKS Sudarman meminta kepada Pemrov Banten agar melakukan rasionalisasi pejabat yang akan berangkat ke Cina. Menurutnya, keberangkatan dalam rombangan besar tidak akan efektif dan hanya menghabiskan anggaran. Hal yang sama dengan anggota dewan, cukup beberapa orang saja yang ikut berangkat ke Cina untuk menghemat anggaran.

Memang berdasarkan penilian Tim Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Spesific Economic Zone (SEZ) Nasional, Provinsi Banten layak untuk dikembangkan KEK. Sebab, Provinsi Banten sudah memenuhi beberapa kriteria pokok  seperti ketersediaan lahan, akses ke jalur internasional, kesiapan tata ruang dan berbagai faktor lainnya.

Ketua Tim KEK Nasional Bambang Susantono dalam kunjungannya ke Banten Juni 2007 lalu menjelaskan, berdasarkan pemaparan dari Pemprov Banten dan Pemkab Serang, sebagian kriteria untuk pemgembangan KEK sudah terpenuhi. Karena itu, kata Bambang, Banten akan ditetapkan jadi salah satu daerah KEK.

Menurut Bambang ada enam kriteria yang harus dipenuhi daerah dalam pengembangan KEK yakni adanya  komitmen dari pemerintah daerah, memenuhi persyaratan tata ruang dan amdal, tersedia lahan minimal 500 hektare, memiliki akses jalur internasional, memiliki batas alam yang jelas, serta tersedianya fasilitas infrastruktur ke lokasi yang dijadikan daerah pengembangan KEK.

“Kesiapan Banten bisa dilihat dari lahan yang disiapkan untuk pengembangan daerah KEK. Dari persyaratan ketersediaan lahan 500 hektare, ternyata Banten telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare. Selain itu, dari segi tata ruang, lokasi KEK di Banten yakni di Bojonegara, ternyata tidak mengalami kendala. Sebab, kawasan Bojonegara itu, dalam tata ruang Banten dan Pemkab Serang telah dijadikan kawasan industri,” ujarnya.

Atas dasar itu, Bambang juga menyatakan, pada tahun 2007 ini Banten akan  ditetapkan menjadi daerah yang akan mengembangkan KEK. Penetapannya mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2007, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan Bebas.

 Izin Mendagri

Rencana keberangkatan sejumlah pejabat dari Provinsi Banten ke Cina ini sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto melalui surat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten Yayat Suhartono menjelaskan rekomendasi dari Mendagri untuk berangkat ke China itu sudah keluar, tinggal menunggu izin keberangkatan dari Sekretariat Negara.

Namun menurut Yayat, kendati  Mendagri sudah mengeluarkan rekomedasi, namun hal itu tidak menjamin rombongan bisa berangkat ke China, tanpa izin keberangkatan dari Sekretariat Negara.

“Setneg yang memutuskan berapa jumlah pejabat Banten yang jadi berangkat,” ujarnya.

Ia mengaku tidak tahu persis nama-nama  pejabat dan anggota DPRD Banten yang direkomendasikan Mendagri untuk berangkat ke China. Namun ia mengatakan, jumlahnya sebanyak  19 orang, termasuk  Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah.

Yayat sendiri mengaku termasuk di dalamnya, namun untuk memastikan jadi tidaknya ia berangkat ke China masih menunggu izin dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten.

“Untuk saya pribadi diserahkan keputusannya kepada partai. Kalau partai mengizinkan saya berangkat. Tetapi kalau tidak, tidak berangkat,” katanya.

Ia mengaku rombongan sebanyak 19 orang yang sudah direkomendasikan itu masih terlalu banyak, shingga diharapkan Setneg nanti melakukan rasionalisasi kembali, agar rombongan yang berangkat berkurang dengan tidak mengurangi kualitasnya.

Keberangkatan sejumlah anggota dewan sendiri menurutnya karena dalam pengelolaan FTZ itu akan dibentuk dewan kawasan yang anggotanya harus berdasarkan persetujuan anggota dewan.

Meski demikian, kata Yayat, bahwa Cina menjadi tujuan studi banding untuk persoalan FTZ sudah tepat, karena 90 persen warga Shanghai, Cina terlibat aktif di dalam pengelolaan FTZ.

“Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk studi banding, karena di Cina FTZ ternyata dikelola oleh warga sendiri dan terbukti berhasil. Saya juga berharap kalau nanti FTZ jadi dilaksanakan di Banten, maka masyarakat Banten harus dilibatkan dan jangan sampai FTZ menjadi sebuah kebijakan yang memarjinalkan masyarakat sendiri,” katanya.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: