Pendirian Pabrik Pengolah Limbah Co2 di Cilegon Dinilai Menyalahi Aturan

[CILEGON] Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diminta untuk melakukan pemeriksaan perizinan pabrik pengolah limbah Co2 oleh PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) di wilayah Kecamatan Citangkil, karena pendirian pabrik itu dinilai menyalahi aturan khususnya Peraturan Daerah (Perda) tenteng Pengajuan Domisili.

Sebab, keberadaan pabrik yang terletak di PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) itu, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil itu, hingga kini tidak diketahui oleh lurah dan warga setempat.

Lurah Warnasari, AH Junaedi di Cilegon, Selasa (20/11) menegaskan, berdasarkan Perda No 17 tahun 2005 pasal 9 ayat 1 huruf b, bahwa surat keterangan domisili itu dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat.  Ia mengatakan apabila Perda tersebut tidak dipatuhi maka, surat izin usaha dapat dicabut sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat satu huruf a.

“Kami atas nama paguyuban lurah se-Kecamatan Citangkil menilai PT KIEC justru malah arogan, karena kami sudah mengingatkan kepada PT KIEC untuk tidak memberikan keterangan domisili kepada perusahaan sekalipun di kawasan KIEC, karena sebagian kawasan KIEC masuk wilayah Kecamatan Citangkil,” ujarnya.

Selain masyarakat Warnasari, para lurah di Kecamatan Citangkil termasuk camat juga ikut menyayangkan sikap PT KIEC. Sedikitnya enam lurah ikut mendatangani pernyataan tersebut beserta Camat Citangkil, Ujang Iing pada waktu acara pertemuan dan musyawarah di kantor kecamatan.

Ujang mengatakan saat ini masyarakat sudah cukup kecewa terhadap PT KIEC, karena masyarakat sendiri merasa tidak dihargai oleh PT KIEC, sehingga mereka mendesak pemerintah agar memeriksa perizinan PT RMI yang berdiri di Kawasan PT KIEC tersebut.

“Kami meminta pihak managemen PT KIEC dan PT RMI untuk duduk bersama dan melakukan soalisasi kepada masyarakat setempat mengenai keberadaan pabrik baru yang mengolah limbah Co2 itu. Hal ini perlu dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh PT RMI dan PT KIEC berjalan lancar. Masyarakat sekitar juga harus dihargai dan diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas Tata Kota Cilegon, Priyanto mengatakan, hingga saat ini PT RMI yang berada di kawasan PT KIEC belum mengajukan perizinan bangunannya.

Ia menegaskan seharusnya pihak manajemen pabrik tersebut segera melakukan pembuatan izin sementara sampai berdiri bangunan, kemudian segera membuat surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Jika berada di kawasan PT KIEC, untuk izin amdal tidak lagi diajukan kepada pemerintah, tetapi sudah ditanggung oleh PT KIEC. Tetapi untuk IMB tetap harus ditempuh. PT RMI  hingga saat ini belum mengajukan izin bangunan sementara,” ujarnya. [elde]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: