Banten Upayakan “Rebut” Kepulauan Seribu

Oleh Elde Domahy Lendong, S.Fil

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus berupaya “merebut” wilayah Kepulauan Seribu dari DKI Jakarta. Pengesahan hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI pada 17 Juli 2007 lalu oleh DPR, tidak menyurutkan langkah Pemprov Banten untuk tetap berjuang.

DPRD Banten juga mengaku kecewa terhadap DPR dan pemerintah pusat karena dalam hasil revisi itu, sama sekali tidak diakomodasi aspirasi Banten yang selama ini mempertanyakan kepastian hukum status Kepulauan Seribu.

“Seharusnya, pemerintah pusat dan DPR menerima aspirasi warga Banten yang menginginkan kejelasan batas wilayah, yang sesuai dengan peraturan. Padahal, ketika Pansus Revisi UU 34/1999 berkunjung ke Banten, mereka berjanji memperhatikan aspirasi soal status Kepulauan Seribu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Edi Mulyadi belum lama ini.

Edi menjelaskan, persoalan sengketa Kepulauan Seribu sudah pernah difasilitasi pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bahkan, DPR pernah meminta masukan dan argumentasi dari warga Banten terkait klaim bahwa Kepulauan Seribu masuk dalam wilayah Banten.

Pansus DPR yang mengubah UU 34/1999 juga pernah mengundang Pemprov Banten mengikuti hearing pada Mei 2003 lalu untuk mengakomodasi masukan dan gagasan. Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat (Jabar) sengaja diundang untuk mendengar sejarah Kepulauan Seribu.

“Namun, kami kecewa karena pada akhirnya, aspirasi Provinsi Banten soal Kepulauan Seribu yang disampaikan ke Pansus DPR, sama sekali tidak dipertimbangkan. Karena itu kami akan tetap berjuang untuk merebut Kepulauan Seribu,” tegas Edi.

Kendati hasil revisi UU sudah disahkan oleh DPR, Pemprov Banten akan tetap berjuang melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Sebelumnya DPRD dan Pemprov Banten sudah bertekad untuk mengajukan judicial review ke MK berkaitan dengan UU 34/1999 untuk mempercepat penyelesaian masalah Kepulauan Seribu.

Namun, rencana uji materi itu dipendam kembali karena Depdagri pada waktu itu berjanji untuk segera mempercepat revisi UU No 34/1999. Namun, hasil revisi itu justru mengecewakan Banten,” tegasnya.

22 Pulau

Hal senada dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, Syafrudin. Menurutnya, Pemprov Banten akan tetap berjuang untuk merebut Kepulauan Seribu. “Kami segera mengajukan judicial review untuk merebut 22 pulau di Kepulauan Seribu yang telah dicaplok DKI Jakarta,” katanya.

Disahkannya hasil revisi UU 34/1999, tanpa ada perubahan batas wilayah, seperti yang diusulkan Pemprov Banten, membuat persoalan di antara kedua provinsi itu tetap ada.

Keputusan yang telah dikeluarkan DPR dan pemerintah pusat hanya menguntungkan Pemerintah DKI Jakarta, tanpa mempertimbangkan usulan Provinsi Banten.

Untuk itu, kata Syafrudin, Pemprov Banten segera mengajukan garis batas laut Provinsi Banten ke Depdagri. “Pulau-pulau milik Provinsi Banten, yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, secara terperinci telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam PP itu disebutkan secara jelas tentang beberapa pulau yang masuk ke Banten dinyatakan masuk ke DKI Jakarta,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Banten lainnya, Tamba Tuah Purba menegaskan, keputusan yang telah ditetapkan DPR tidak mungkin ditinjau ulang, kecuali dengan mengajukan judicial review ke MK. Pendapat yang sama dilontarkan anggota Komisi I DPRD Banten lainnya, Bambang Sudarmadi. Menurutnya, Kepulauan Seribu harus masuk ke Provinsi Banten.

Selama ini, Pemprov Banten telah mengeluarkan dana untuk mengurus masalah tersebut. Pada 2005, dana yang dianggarkan untuk penegasan batas wilayah dengan DKI Jakarta sebesar Rp 364,8 juta. Pada 2006, kegiatan penegasan batas wilayah yang digabung dengan sertifikasi tanah masyarakat ekonomi lemah mendapat alokasi Rp 1,6 miliar, dan pada 2007 muncul lagi anggaran Rp 444,6 juta.

“Ini bukan hanya persoalan anggaran yang telah keluar, tetapi mengenai penegakan peraturan. Karena itu, Pemprov dan DPRD Banten akan tetap berjuang merebut Kepulauan Seribu,” tegasnya. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: