Rencana Pembangunan Megaproyek Waduk Karian di Banten Bakal Gagal?

Pemerintah Pusat Belum Berikan Kepastian Soal Biaya

 

Oleh Elde Domahy Lendong, S.Fil

 

Rencana megaproyek  pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak yang akan menjadi salah satu kebanggaan Provinsi Banten, karena akan menyuplai air untuk sejumlah kabupaten/kota di Banten dan DKI Jakarta, kini di ambang ketidakpastian bahkan bakal gagal.

Proyek yang diestimasikan, akan menelan dana Rp 2,9 triliun itu, yang seharusnya sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan, namun hingga kini belum dilakukan karena pemerintah pusat yang sudah memberikan sinyal lampu hijau akan membantu proses pembangunan waduk itu, belum memberikan kepastian.

Bahkan, ironisnya, proyek yang digembar-gemborkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, akan dimulai pembebasan lahan pada tahun 2007 ini, hingga kini belum ada kesepakatan tertulis dengan pemerintah pusat, mengenai dana untuk penyediaan dan pembebasan lahan.

Bahkan lebih anehnya lagi, Pemkab Lebak sudah membentuk tim pengadaan lahan, dan sudah melakukan sosialisasi kepada sejumlah warga yang akan terkena proyek itu, akan mendapat ganti rugi yang tidak mengecewakan. Tim yang sudah dibentuk oleh Bupati Lebak H Mulyadi Jabaya itu, hingga kini tidak bisa bekerja karena belum ada kepastian akan terealisasinya proyek waduk itu.

Sementara itu, masyarakat di empat kecamatan yang akan terkena proyek itu, masih menunggu pembebasan lahan dilakukan, dan masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk pindah ke wilayah lain di Lebak guna melanjutkan hidupnya. Pemprov Banten dan Pemkab Lebak, tidak mungkin bekerja sendiri dan tidak mungkin mampu membiayai pengadaan lahan proyek Waduk Karian itu tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Masalah Modal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Banten, M Saleh, ketika ditemui, Rabu (28/11) menjelaskan, rencana pembebasan lahan yang seharusnya dilakukan pada tahun 2007 ini, tidak bisa direalisasikan, karena belum ada kesepakatan dengan pemerintah puat.

“Pembahasan soal kesepakatan dengan pemerintah pusat hingga saat ini belum dilakukan. Apalagi terkait hal teknis pembiayaan untuk pembebasan lahan. Jadi kendala yang paling substansial dalam pembebasan lahan untuk Waduk Karian itu adalah tidak adanya modal,” ujar Saleh.

Menurut Saleh, Pemprov Banten sangat mengharapkan, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah pusat  terkait biaya pembebasan lahan. Pemprov Banten berharap kata Saleh, pemerintah pusat menanggung 75 persen biaya pembebasan lahan itu dan 25 persen sisanya akan ditanggung oleh Pemprov Banten dan Pemkab Lebak.

“Dalam rencana kami sejak awal, pembebasan lahan Waduk Karian itu selesai Oktober 2007. Namun, dalam kenyataannya pembebasan lahan itu tidak bisa dilakukan, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan dengan pemerintah pusat,” katanya.

Untuk diketahui, lahan untuk pembangunan Waduk Karian itu rencananya seluas 2.225 hektare. Lahan seluas itu, meliputi 11 desa di empat kecamatan di Lebak. Dalam perencanaannya  Waduk Karian ini akan selesai dibangun pada tahun 2011 mendatang.

“Kami sudah memperkirakan anggaran untuk pembebasan lahan senilai Rp80,34 miliar. Sementara untuk pembuatan saluran air dari Waduk Karian ke Serang, Cilegon, Tangerang dan DKI Jakarta akan diserahkan ke investor,” ungkap Saleh.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Karimil Fatah mengungkapkan Pemprov Banten menganggarkan pembebasan lahan Waduk Karian sebesar Rp10 miliar. Sementara pemerintah pusat akan menanggung biaya pembebasan lahan sebesar Rp10 miliar.

“Kami berharap, pemerintah pusat menganggarkan pembiayaan lebih besar, sehingga pembangunan Waduk Karian itu berjalan lancer dan cepat, sesuai dengan jadwal,” ujar Karimil.

Menurut Karimil, penundaan pembangunan Waduk Karian tidak berarti rencana pembangunan itu akan gagal. Persoalannya, kata Karimil, hanya terletak pada dana.

“Penundaan itu tidak menjadi masalah. Persoalannya yang kita hadapi sekarang ini adalah dana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau dana tidak ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Ruswan Effendi mengatakan, dana pembangunan Waduk Karian tahap I dialokasikan senilai Rp16 miliar yang berasal dari APBN, APBD Banten dan APBD Lebak. Khusus untuk APBD Lebak, pada tahun 2007 ini telah dialokasi dana sebesar  Rp2 miliar untuk pembebasan lahan.

Selain itu, Ruswan selaku Ketua Panitia Pengadaan Lahan, mengimbau pemilik lahan di bakal lokasi pembangunan Waduk Karian untuk berhati-hati terhadap para spekulan pembebasan tanah. Imbauan ini dikeluarkan terkait adanya isu percepatan pembebasan lahan Waduk Karian yang direncanakan pada pertengahan Desember 2007.

Warga yang Direlokasi

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lebak Amir Hamzah, menyatakan, pembangunan Waduk Karian yang mengambil lokasi di empat  kecamatan itu di antaranya, Kecamatan Sajira, Maja, Cimarga, Rangkasbitung.  Waduk tersebut dibangun di atas lahan 2.225 Hektare. Seluas 1.740 hektare untuk tubuh bendungan dan sisanya untuk membangun sarana pendukung lainnya, seperti pintu air dan bendungan.

“Warga yang terkena pembangunan Waduk Karian itu, akan  direlokasi ke desa yang tidak jauh dari lokasi semula,” ujar Amir.

Sedangkan untuk pembangunan tubuh bendungan yang luasnya 1.740 hektare itu, akan membebaskan sebanyak 2.814 bangunan di 11 desa. Untuk Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja sebanyak 34 bangunan dengan luas lahan 111 hektare. Untuk Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung sebanyak empat bangunan dengan luas lahan 104 hektare, Desa Tambak Kecamatan Cimarga sebanyak 472 Bangunan dengan luas lahan 314,4 hektare.

Sementara di Kecamatan Sajira sebanyak delapan  desa yang akan dibebaskan di antaranya Desa Mekarsari sebanyak 68 bangunan dan dengan luas lahan 119,7 hektare, Desa Pajagan 308 bangunan dengan luas lahan 236,4 hektare, Desa Sukajaya 495 bangunan dan luas lahan 320,6 hektare, Desa Sajira 73 bangunan dan luas lahan 10 hektare.

Sedangkan Desa Sajira Mekar 20 bangunan dan luas lahan 3,7 hektare, Desa Sukarame 408 bangunan dan luas lahan 96,5 hektare, Desa Sindang Sari 104 bangunan, luas lahan  406,6 hektare dan Desa Calungbungur 828 bangunan, luas lahan 17,1 hektare.

“Untuk kelangsungan hidup masyarakat yang terkena relokasi, kami harus menyiapkan lahan pertanian kembali bagi para petani,” ujar dia.

Air dari waduk karian rencananya akan mengalirkan air bersih ke Serpong, Tangerang melalui jalan air (water way) sepanjang 35 kilometer yang dipasang di atas lahan seluas 55 hektare.

Amir menjelaskan, tujuan pembangunan waduk karian untuk Kabupaten Lebak, yaitu untuk pencegahan banjir, revitalisasi irigasi teknis dan sebagai suplai air baku untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Bahkan, kata Amir, pembangunan waduk ini akan sangat menguntungkan bagi warga Lebak.

“Selain mendapatkan keuntungan dari hasil pajak atas suplai air, juga di sekitar lokasi waduk akan dijadikan kawasan wisata ekologi seperti Waduk  Jatiluhur, Cirata, Bandung,” kata Amir.

Kendati berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Pemprov Banten dan Pemkab Lebak, namun, kepastian mengenai pembiayaan dari pemerintah pusat hingga kini belum ada. Mungkinkah pembangunan megaproyek Waduk Karian itu akan terwujud? Ataukah, sebaliknya, ketidakseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan Waduk Karian itu merupakan indikasi bahwa proyek itu akan gagal?

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: